JAKARTA - Persoalan status pekerja ojek online (ojol) di Indonesia yang kerap menimbulkan perdebatan panjang kini mulai menemukan arah penyelesaian. 

Pemerintah berencana mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) sebagai solusi cepat atas masalah status mitra, yang selama ini menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara aplikator platform dan pengemudi ojol.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan Perpres ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi para mitra ojol.

“Seperti teman-teman di ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman ojolnya, kan mitra. Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah,” ujarnya.

Perpres ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus fondasi bagi regulasi yang lebih komprehensif di masa depan, sehingga hak-hak pekerja dan kepentingan perusahaan platform dapat diakomodasi secara seimbang.

Mengakomodasi Masukan Berbagai Pihak

Langkah pemerintah menggunakan Perpres didasari oleh kondisi industri transportasi daring yang unik. Status pekerja di sektor ini tidak sepenuhnya formal, tetapi juga tidak bisa dikategorikan sepenuhnya sebagai bisnis mandiri. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam merumuskan regulasi yang adil.

“Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal-hal yang secara formal itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formal, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formal,” jelas Prasetyo.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan aplikator dengan perlindungan hak pekerja, termasuk terkait insentif, jaminan sosial, hingga kepastian kerja. Dengan mendengarkan masukan berbagai pihak, kebijakan yang diambil diharapkan bisa diterima semua pihak tanpa menimbulkan ketimpangan atau konflik di lapangan.

Perpres: Pilihan Cepat untuk Efektivitas Regulasi

Prasetyo menekankan bahwa Perpres dipilih karena proses penyusunannya lebih cepat dibanding membuat undang-undang baru. Hal ini penting mengingat industri transportasi online berkembang sangat cepat, sementara regulasi formal membutuhkan waktu panjang untuk disahkan.

“Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan Perpres dulu,” tambahnya.

Dengan Perpres, pemerintah dapat merespons persoalan secara adaptif dan memberikan kepastian hukum kepada mitra ojol. Hal ini juga meminimalkan risiko sengketa antara pengemudi dan aplikator yang selama ini menjadi persoalan klasik di sektor transportasi daring.

Prospek Peraturan Menjadi Undang-Undang

Meskipun Perpres dianggap sebagai solusi cepat, pemerintah tidak menutup kemungkinan aturan ini akan diundangkan secara formal jika dirasa perlu. Prasetyo menjelaskan bahwa langkah ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum di masa depan.

“Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk Perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara,” ujarnya.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menyeimbangkan kecepatan penyelesaian masalah dengan kualitas regulasi, sehingga industri transportasi online dapat tetap berjalan dengan efisien dan mitra ojol mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

Mendengarkan Semua Pihak untuk Regulasi Adil

Proses penyusunan Perpres juga menekankan partisipasi semua pihak, mulai dari pengemudi ojol, asosiasi aplikator, hingga pemangku kepentingan lain. 

Pendekatan partisipatif ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang adil, transparan, dan mampu menyelesaikan masalah status mitra tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

“Pemerintah masih terus berupaya untuk segera menyelesaikan persoalan transportasi online. Kita ingin mendengar masukan semua pihak, supaya keputusan yang diambil bisa menyelesaikan masalah dengan baik,” kata Prasetyo.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan industri digital yang terus berkembang, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas.

Dampak Positif bagi Mitra Ojol

Perpres diharapkan memberikan kepastian hukum bagi ribuan hingga jutaan mitra ojol di seluruh Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, hak-hak pekerja seperti skema insentif, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat diatur secara rinci.

Selain itu, regulasi ini akan meminimalkan potensi konflik antara aplikator dan mitra, sehingga layanan transportasi online berjalan lebih lancar dan efisien. Konsumen pun mendapat manfaat dari kepastian hukum ini, seperti kualitas layanan yang lebih baik dan keamanan transaksi yang lebih terjamin.

Mendorong Industri Transportasi Online yang Sehat

Langkah pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan pekerja. Dengan adanya Perpres, industri transportasi online di Indonesia diproyeksikan tumbuh secara sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Prasetyo menekankan pentingnya kolaborasi antara pengemudi ojol, aplikator, dan pemerintah agar regulasi yang diterapkan benar-benar efektif dan mampu menyelesaikan masalah yang ada.

“Pemerintah ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kami akan terus mendengarkan dan berkoordinasi dengan semua pihak agar solusi yang diambil tepat,” ujarnya.

Solusi Jangka Panjang dan Strategis

Perpres transportasi online bukan hanya sekadar regulasi administratif, tetapi juga langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem transportasi online yang adil dan berkelanjutan. 

Dengan kepastian hukum, para mitra ojol dapat bekerja dengan tenang, sementara aplikator platform dapat mengembangkan layanan secara profesional.

Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan diubah menjadi undang-undang formal, sehingga menciptakan kepastian jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan status mitra ojol dengan cepat dan tepat. 

Perpres transportasi online menjadi jawaban praktis yang memungkinkan pengemudi ojol mendapatkan kepastian hukum, sementara aplikator dapat melanjutkan bisnis dengan regulasi yang jelas.

Dengan dukungan berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan industri tetap berkembang secara profesional.